JAKARTA — Memasuki penghujung 2025, Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan peta arah kebijakan ekonomi tahun 2026 dengan menekankan dua pilar utama: sinergi kebijakan fiskal yang berdaya dorong tinggi dan strategi ketenagakerjaan yang inklusif. Langkah ini menjadi bagian dari desain besar pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tekanan global yang masih berlanjut dan dinamika pasar tenaga kerja yang kian kompetitif.
Menteri Keuangan dalam forum nasional bertajuk “Outlook Ekonomi Indonesia 2026” menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 akan diarahkan pada penguatan ketahanan struktural, dengan fokus pada produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan akselerasi transformasi ekonomi hijau-digital. “Fiskal bukan hanya instrumen pengendali, melainkan katalis yang menstimulasi sektor-sektor produktif. Tahun 2026 akan menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pertumbuhan berkualitas,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/10/2025).
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diproyeksikan akan mempertahankan defisit terkendali di bawah 3 persen PDB, dengan prioritas pada investasi manusia (human capital investment), dukungan terhadap industri manufaktur bernilai tambah tinggi, serta program ketenagakerjaan berbasis digital dan vokasi. Pemerintah juga menyiapkan skema insentif fiskal untuk mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor teknologi, energi baru terbarukan (EBT), dan industri berorientasi ekspor.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyoroti perlunya strategi ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan, mengingat perubahan pola kerja akibat transformasi digital dan otomatisasi. Program reskilling dan upskilling nasional akan terus diperkuat melalui kemitraan dengan industri dan lembaga pendidikan vokasi. “Ketenagakerjaan bukan lagi soal jumlah, tetapi tentang relevansi dan daya saing kompetensi. Kita membangun SDM yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap berinovasi,” ujar Menteri Ketenagakerjaan.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Andika Rahman, menilai arah kebijakan ekonomi 2026 ini menunjukkan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian fiskal dan dorongan pertumbuhan jangka menengah. “Pendekatan sinergis antara kebijakan fiskal dan ketenagakerjaan merupakan pondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi era ekonomi baru yang digerakkan oleh teknologi, energi bersih, dan ekonomi digital,” jelasnya.
Selain faktor domestik, pemerintah juga memperhatikan risiko global seperti ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Untuk itu, strategi 2026 akan mengedepankan resiliensi ekonomi nasional melalui diversifikasi sumber pertumbuhan dan penguatan basis industri lokal.
Kebijakan fiskal yang produktif, didukung oleh sistem ketenagakerjaan yang modern, diharapkan dapat membawa Indonesia menuju ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2026 diproyeksikan bukan sekadar fase pemulihan, melainkan awal dari konsolidasi transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
