Jakarta — Pemerintah menjatuhkan tekanan kuat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan tegas: apabila perbaikan internal tidak menunjukkan hasil signifikan, DJBC terancam dibekukan. Opsi ekstrem tersebut juga membuka kemungkinan perumahan hingga 16.000 pegawai, menandai bahwa pemerintah tidak lagi toleran terhadap kinerja yang dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.
Ancaman itu muncul setelah serangkaian evaluasi menunjukkan masih adanya persoalan struktural di tubuh Bea Cukai, mulai dari dugaan praktik penyimpangan, ketidakpastian prosedural, hingga rendahnya keterpercayaan publik terhadap layanan kepabeanan. Pemerintah menetapkan tenggat waktu satu tahun untuk DJBC membuktikan transformasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, serta akuntabilitas kinerja lembaga.
Menanggapi ultimatum tersebut, jajaran pimpinan Bea Cukai menegaskan bahwa langkah pembenahan kini sedang berjalan secara menyeluruh. Reformasi diarahkan pada penataan ulang sistem pengawasan, peningkatan kualitas SDM, transparansi layanan, serta percepatan respons pelayanan ekspor-impor. Bea Cukai menyebut bahwa tekanan pemerintah harus dipahami sebagai dorongan untuk mempercepat perubahan, bukan sekadar ancaman atau intimidasi.
Sejumlah kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi menilai langkah tegas pemerintah sebagai sinyal bahwa reformasi birokrasi kini menjadi prioritas. Perbaikan di DJBC dinilai akan berdampak langsung pada kelancaran arus logistik nasional, efisiensi perdagangan internasional, serta peningkatan penerimaan negara melalui kepabeanan dan cukai.
Namun, bayangan pembekuan lembaga sekaligus pemangkasan ribuan pegawai menghadirkan kekhawatiran tersendiri. Apabila perbaikan tidak tercapai dan opsi itu benar-benar ditempuh, roda logistik nasional berpotensi terganggu dalam jangka pendek. Karena itu, publik kini menaruh perhatian besar pada sejauh mana Bea Cukai dapat membuktikan reformasi bukan hanya slogan, tetapi perubahan yang terukur dan terasa di lapangan.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa target utamanya bukan pembubaran lembaga, melainkan lahirnya Bea Cukai yang lebih bersih, transparan, profesional, dan mampu menjalankan fungsi pelayanan serta pengawasan secara modern dan akuntabel. Kini bola berada di tangan DJBC — publik menunggu bukti, bukan janji.
