JAKARTA, 18 Oktober 2025 – Memasuki akhir pekan ketiga Oktober, tensi politik dan ekonomi nasional menghangat menjelang momentum evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/10), Presiden menetapkan beberapa arahan krusial yang berfokus pada dua pilar utama: akselerasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penguatan hilirisasi.
Narasi ini menyoroti langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan domestik dan ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
IKN: Kejar Tayang Fase Kritis Menuju 2026
Fokus utama Ratas kemarin adalah progres terkini IKN Nusantara. Berdasarkan laporan dari Kepala Otorita IKN, Presiden menginstruksikan percepatan “fase kritis” pembangunan, yang mencakup infrastruktur digital dan konektivitas inti.
“Kita tidak boleh mundur selangkah pun. IKN adalah harga diri bangsa,” ujar Presiden dalam pengarahannya, seperti yang dirilis oleh Sekretariat Presiden pagi ini (18/10).
Akselerasi ini mencakup penyelesaian infrastruktur dasar untuk gelombang ketiga pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan pada kuartal pertama 2026. Lebih lanjut, pemerintah secara agresif mendorong masuknya investasi asing di sektor smart city dan green energy di IKN, merespons beberapa komitmen yang telah ditandatangani sepanjang tahun 2025.
Perkembangan IKN terbaru ini menjadi sorotan utama, karena publik menunggu realisasi janji kampanye terkait ibu kota baru pasca setahun pemerintahan berjalan.
Hilirisasi Digital dan Transisi Energi Jadi Mesin Baru
Di luar IKN, evaluasi satu tahun pemerintahan juga menekankan pergeseran strategi ekonomi. Jika sebelumnya fokus utama adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA) mineral seperti nikel, kini pemerintah menambahkan dua fokus baru: hilirisasi digital dan transisi energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa hilirisasi digital akan difokuskan pada pembangunan data center berskala besar dan penguatan industri semikonduktor dalam negeri. “Target kita jelas, Indonesia bukan hanya pasar, tapi pemain utama dalam rantai pasok digital Asia,” jelas Menko.
Sementara itu, di sektor energi, pemerintah menetapkan target baru bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih agresif untuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2026-2035. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang mulai memasuki tahap implementasi proyek.
Menetapkan Target di Tengah Tantangan
Menteri Keuangan juga memberikan catatan bahwa meskipun ada optimisme, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan dirancang dengan sangat hati-hati. Tantangan inflasi global dan perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama masih menjadi variabel yang harus diwaspadai.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 di angka 5,3% hingga 5,6%. Angka ini dianggap realistis dengan catatan reformasi struktural dan efisiensi birokrasi terus berjalan.
Evaluasi satu tahun pemerintahan ini menjadi sinyal kuat bahwa fokus kerja kabinet dalam empat tahun ke depan akan bertumpu pada penyelesaian proyek strategis warisan (IKN) dan penciptaan mesin pertumbuhan ekonomi baru (digital dan energi hijau) untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
