Jakarta, 15 Oktober 2025 — Dalam waktu kurang dari dua bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mulai menunjukkan karakter kepemimpinan yang agresif namun penuh kalkulasi. Langkah-langkah strategisnya — mulai dari penempatan dana besar hingga wacana pemutihan data kredit rumah subsidi — memantik sorotan tajam dari publik, kalangan ekonom, hingga parlemen.
Menggerakkan Fiskal Lewat Dana Produktif
Purbaya melaporkan bahwa dari total penempatan dana sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara, sekitar Rp112,4 triliun telah disalurkan dalam bentuk kredit produktif. Strategi ini ditujukan untuk mendorong efek berganda terhadap sektor riil melalui penurunan biaya dana dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga triwulan III 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Meski demikian, Purbaya tetap optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh hingga 5,67 persen pada kuartal IV tahun ini — sebuah target yang dianggap ambisius namun tidak mustahil, mengingat kebijakan fiskal yang ekspansif mulai terasa dampaknya.
Manuver Kebijakan: PPN dan Pemutihan SLIK
Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah rencana penurunan tarif PPN dari 11 persen. Namun, Purbaya menegaskan bahwa keputusan fiskal besar seperti ini tidak boleh diambil secara tergesa-gesa. Evaluasi mendalam terhadap penerimaan negara dan stabilitas fiskal menjadi syarat utama sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.
Selain itu, ia juga menggulirkan wacana pemutihan data calon pembeli rumah subsidi di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terhambat dalam mengakses pembiayaan perumahan. Langkah ini dinilai pro-rakyat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemerataan ekonomi.
Tegas pada Disiplin Anggaran
Dalam rapat koordinasi terbaru, Purbaya memberikan peringatan keras kepada sejumlah kementerian, terutama yang penyerapan anggarannya masih rendah. Ia menegaskan tidak akan ragu menarik kembali anggaran yang tidak terserap optimal dan mengalihkannya ke program lain yang lebih siap dieksekusi.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya akan menuntut disiplin fiskal dan efisiensi yang lebih tinggi dari seluruh kementerian dan lembaga.
Kritik dan Tensi Politik
Sikap tegas Purbaya menuai reaksi dari sejumlah pihak di parlemen. Ketua Komisi XI DPR menilai bahwa Purbaya perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya agar kebijakan fiskal tidak terkesan berjalan sepihak. Koordinasi lintas lembaga, menurut DPR, mutlak diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan keselarasan kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
Meski demikian, di kalangan ekonom, pendekatan Purbaya dianggap sebagai “shock therapy” yang diperlukan untuk menegakkan disiplin dan menutup celah inefisiensi di birokrasi fiskal.
Di Persimpangan Kebijakan dan Persepsi
Purbaya Yudi Sadewa kini berdiri di antara dua arus besar: ambisi reformasi fiskal dan tekanan politik yang kompleks. Di satu sisi, ia berupaya mendorong percepatan realisasi belanja negara dan mengembalikan kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal. Di sisi lain, setiap kebijakannya diawasi ketat oleh legislatif dan publik yang menuntut transparansi serta akuntabilitas.
Langkah-langkah seperti penempatan dana besar, wacana pemutihan SLIK, serta penurunan PPN berpotensi menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi — namun juga bisa menimbulkan resistensi bila komunikasi lintas sektor tidak dikelola dengan baik.
Purbaya Yudi Sadewa bukan sekedar teknokrat yang duduk di kursi Menteri Keuangan. Ia kini menjadi figur yang mencoba menyeimbangkan kecepatan eksekusi fiskal dengan ketajaman komunikasi politik.
Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun kepercayaan — baik di internal pemerintahan maupun di mata publik.
Apabila ia mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan diplomasi, Purbaya berpotensi menjadi simbol baru kebangkitan disiplin fiskal Indonesia. Namun bila tidak, langkah cepatnya bisa justru menjadi batu sandungan di tengah jalan menuju reformasi ekonomi yang ia cita-citakan.
